Skip to main content

Bebas Pasung Penyandang Gangguan Jiwa

http://lagulagu.web.id/59192-bebas-pasung-penyandang-gangguan-jiwa

JAKARTA, KOMPAS - Pemasungan penyandang gangguan jiwa tidak manusiawi dan justru dapat memperburuk keadaan. Pasungan perlu dilepas, tetapi disertai perawatan dan pengobatan serta melatih kemandirian penyandang gangguan jiwa.
”Peran serta keluarga dalam merawat dan mengobati penting. Untuk itu, perlu dibentuk kelompok pendukung agar keluarga mampu merawat penyandang di rumah. Di Aceh, program bebas pasung dimulai 2005,” kata Budi Anna Keliat dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di bidang Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Rabu (27/3), di Depok.
Anna mengatakan, ada 772.800 penyandang gangguan jiwa berat di Indonesia dan gangguan mental emosional 19,5 juta orang. Jumlah ini belum diimbangi fasilitas pelayanan kesehatan jiwa memadai. Indonesia baru memiliki 33 rumah sakit jiwa dengan tempat tidur kurang dari 9.000 buah. Artinya, ada 763.000 penyandang gangguan jiwa berat tidak tertangani. Keadaan ini diperburuk keterbatasan kemampuan perawat menangani penyandang gangguan jiwa.
”Perawat sangat berperan dalam rehabilitasi. Hal itu dapat dilakukan dengan menciptakan ruang rawat menyerupai rumah, mengeluarkan pasien dari ruangan secara bertahap, membawa pasien berjalan-jalan di sekitar rumah sakit, dan makan bersama di bawah pohon rindang. Pasien juga perlu disiapkan untuk hidup produktif saat kembali ke masyarakat,” katanya.
Jaminan sosial
Selain itu, juga dikukuhkan Budi Hidayat sebagai Guru Besar di bidang Ekonomi dan Asuransi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. menurut Hidayat, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) 2004 merupakan kado bagi rakyat. Sayang, kado itu belum dapat dinikmati karena belum ada aturan teknis. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 menunjukkan, tujuh dari 1.000 penduduk menderita sakit serius namun tidak mampu berobat.
UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan titik terang perwujudan SJSN. UU ini mensyaratkan realisasi bertahap mulai Januari 2014 lewat Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan. Jaminan tersebut berlaku bagi semua penduduk. Bagi penduduk miskin, iuran dibayar oleh pemerintah.
”Jaminan Kesehatan wajib bagi seluruh penduduk untuk memastikan jumlah kepesertaan agar prediksi risiko akurat dan subsidi silang luas. Ini upaya menghindari dikotomi asuransi bagi penduduk miskin dan penduduk kaya. Juga menghindari persepsi, Jaminan Kesehatan sebagai produk inferior,” katanya. (K03)
Sumber: Kompas.com

Comments

Popular posts from this blog

TEKNIK DAN STRATEGI PENANGGULANGAN DAMPAK PSIKOSOSIAL PADA BENCANA

Oleh: Prof. Dr. Budi Anna Keliat, MAppSc (Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia)
BENCANA

Bencana adalah kejadian yang menyebabkan kerusakan fungsi masyarakat yang meliputi hilangnya nyawa manusia, kerusakan sarana dan prasarana, terganggunya perekonomian masyarakat, gangguan ekologi kehidupan, dan segala dampaknya yang menyebabkan masyarakat yang terkena tidak sanggup mengatasinya sendiri.
Bencana dapat dibagi tiga yaitu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Bencana alam berupa peristiwa alam yaitu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan berbagai kejadian alam yang lain. Bencana non alam adalah peristiwa non alam seperti kegagalan teknologi, wabah penyakit, dan kejadian non alam lain. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti konflik sosial dan terror.
Khusus bencana alam merupakan ancaman bagi masyarakat Indonesia dikarenakan geografis kepulauan dan diliputi oleh gunung berapi. Seperti…

Kesehatan Jiwa dan Puskesmas

Budi Anna Keliat ; Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia; Team Leader Keperawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat (Community Mental Health Nursing)

(dimuat di KOMPAS, 10 Oktober 2013
)


MASALAH kesehatan jiwa di Indonesia sangat besar. Diperkirakan ada 1 juta kasus gangguan jiwa berat. Dari jumlah itu, sekitar 18.000 kasus ”ditangani” dengan dipasung.

Terkait dengan hal itu, pemerintah—khususnya Kementerian Kesehatan—telah mencanangkan Program Indonesia Bebas Pasung dengan berusaha menemukan pasien yang dipasung di masyarakat. Namun, penemuan pasien pasung hanya fokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif, belum menyelesaikan masalah kesehatan jiwa.